Menko Yusril Ihza Mahendra menandatangani pakta integritas untuk pembangunan Zona Integritas, menciptakan pemerintahan bebas korupsi dan birokrasi bersih.
Yusril mengusulkan setiap parpol dapat minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi di DPR sebagai ambang batas pemilu legislatif. Golkar menilai usulan itu tak tepat.
Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan pilkada secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRD sama-sama konstitusional dalam perspektif hukum tata negara RI.
Menko Kumhamimipas Yusril Ihza Mahendra merespons soal WNI yang jadi tentara asing. Menurut Yusril, status kewarganegaraan mereka tidak otomatis hilang.