detikNews
Kasus Korupsi Reklamasi, Vonis Sanusi Diperberat Jadi 10 Tahun Bui
Lamanya hukuman itu sesuai dengan tuntutan jaksa KPK terkait korupsi dan pencucian uang.
Selasa, 29 Agu 2017 14:08 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
DPRD DKI Hentikan Sementara Pembahasan 2 Raperda soal Reklamasi
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat gabungan tertutup dengan seluruh pimpinan fraksi. Apa hasilnya?
Rabu, 26 Jul 2017 14:22 WIB
detikNews
Soal Reklamasi, KPK: Putusan PTUN akan Kami Pelajari
KPK menyatakan akan menjadikan putusan PTUN terkait reklamasi di Teluk Jakarta sebagai informasi. Untuk itu, KPK akan mempelajari putusan tersebut lebih lanjut.
Rabu, 22 Mar 2017 21:51 WIB
detikNews
ICW Soroti Hukuman Ringan Terdakwa Korupsi di Pengadilan
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis terhadap terdakwa kasus korupsi di pengadilan tidak menimbulkan efek jera.
Sabtu, 04 Mar 2017 18:14 WIB
detikNews
KPK akan Rapat dengan Plt Gubernur DKI Bahas Kasus Reklamasi
Nantinya, Sumarsono akan ditanya apakah dana suap reklamasi masuk ke APBD atau tidak.
Rabu, 18 Jan 2017 18:19 WIB
detikNews
Ajukan Banding Vonis Sanusi, KPK: Ada Aset Tak Dirampas
KPK mengajukan banding terkait vonis yang diterima oleh mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi.
Kamis, 05 Jan 2017 14:10 WIB
detikNews
Terbukti Korupsi, Sanusi Dihukum 7 Tahun Penjara
Tapi majelis hakim menolak pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada Sanusi.
Kamis, 29 Des 2016 14:54 WIB
detikNews
Menanti Vonis Sanusi di Kasus Suap Reperda Reklamasi
M Sanusi dituntut 10 tahun penjara dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Jakarta.
Kamis, 29 Des 2016 12:15 WIB
detikNews
Baca Rincian Aset Miliknya, Sanusi: Saya Ingin Harta Itu Dikembalikan
M Sanusi berharap majelis hakim mengembalikan aset-aset pribadinya yang telah disita KPK.
Rabu, 21 Des 2016 22:59 WIB
detikNews
Selain Dituntut 10 Tahun Penjara, Hak Politik Sanusi Juga Diminta Dicabut
Tak hanya dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, Sanusi juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Selasa, 13 Des 2016 21:09 WIB