KSPI dan Partai Buruh menolak perjanjian dagang dengan AS, menyebutnya tidak adil. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kesepakatan yang merugikan.
Pemerintah Indonesia memperluas perjanjian dagang untuk memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian global, meningkatkan akses pasar dan daya saing.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana penandatanganan tarif resiprokal Indonesia-AS oleh Prabowo dan Trump, 19 Februari 2026.
Produk-produk potensial seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan, hingga otomotif dan sarang burung walet semakin kompetitif.