Idealisme pers tetap akan terbangun apabila ditunjang oleh bisnis yang kuat. Tanpa bisnis yang kuat, idealisme pers akan mengalami kesulitan ketika ditegakkan.

"Buat menyelamatkan TVRI ini saya berharap adanya iuran wajib seperti dulu kepada masyarakat Indonesia," saran Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara.

Dewan Pers menolak rencana peleburan TVRI dan RRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang lembaga penyiaran publik.

KPI dan Dewan Pers memastikan tidak ada larangan siaran langsung di pengadilan atau DPR. Penegasan itu sekaligus membantah rumor yang beredar di masyarakat.

Dewan Pers menentang upaya pelarangan siaran langsung sidang di pengadilan dan DPR yang saat ini menjadi kontroversi. Pelarangan itu menurut Dewan Pers bertentangan dengan kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi.

Apapun bentuk ancaman kepada KPK adalah sebuah tindak pidana. Kalangan pers juga diimbau agar membantu KPK melakukan perlawanan.

Dewan Pers beranggapan RUU Rahasia Negara merupakan ancaman besar untuk kebebasan pers. Jika RUU ini disahkan menjadi UU, Dewan Pers akan mengajukan uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU Rahasia Negara yang sebentar lagi akan disahkan dinilai sangat merugikan kalangan pers. RUU ini dianggap sangat fasis dan lebih kejam dari aturan kolonial Belanda dan Jepang.

Dewan Pers ingin dilibatkan dalam pembahasan RUU Rahasia Negara bersama Komisi I DPR. Tujuannya untuk menyelamatkan pers kembali terkekang seperti di era Orde Baru.

Dewan Pers marah kepada media yang menampilkan foto-foto kepala dan korban berdarah akibat aksi bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Media dan wartawan dinilai melanggar kode etik jurnalistik.