"Penegasan organ dan pegawai Danantara, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN merupakan penyelenggara negara," kata Supratman.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap dugaan penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan dan suap audit BPK. Perbaikan tata kelola diharapkan.
Gubernur Banten Andra Soni menggandeng BPK untuk memeriksa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap mendapatkan masukan terkait pajak air permukaan.