Presiden Joko Widodo telah ‎memutuskan nama-nama jabatan eselon 1 di lingkungan kementerian dan lembaga. Salah satunya Komjen Suhardi Alius yang dipilih menjadi Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Sestama Lemhannas).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pernyataannya yang menyebut pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Tedjo memilih mengelak saat coba dikonfirmasi mengenai pelaporan ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan, belum ada rencana Presiden untuk melakukan pergantian Kapolri seperti yang dihembuskan Indonesia Police Watch (IPW).

Menggunakan narkoba dan zat terlarang lainnya merupakan pintu masuk bagi penyakit berbahaya seperti HIV-AIDS. Untuk menghindari hal tersebut, Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM(K) mengatakan bahwa peran keluarga dalam pengawasan sangatlah penting.

Hingga saat ini Polri belum mengeluarkan izin berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk penyelenggaraan Munas Golkar yang akan digelar di Bali pada 30 November mendatang.

Ketua Komisi III Golkar Aziz Syamsuddin yang juga Ketua DPP Golkar kubu Ical, menyebut Munas tak perlu izin.

"Munas tetap 30 November di Bali. Semua sudah kita siapkan," kata Sekjen Golkar Idrus Marham kepada detikcom, Rabu (26/11/2014).

Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan akan tetap menggelar munas di Bali meski ada surat larangan dari Kemenko Polhukam. Anggaran munas tersebut bahkan telah diestimasi dan diperkirakan bakal menghabiskan dana hingga Rp 20 miliar.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan Munas tidak perlu izin.

Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno melarang Polri mengeluarkan izin pelaksaaan Munas IX Golkar di Bali. Tedjo juga meminta Munas Golkar ditunda hingga pertengahan Januari 2015.