Gede Pasek Suardika menentang arus dukungan aklamasi untuk kemenangan SBY di Kongres PD pada Mei 2015 mendatang. Pasek menyatakan siap maju menjadi caketum PD untuk menjaga marwah demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

DPD-DPD Golkar saat Munas IX Bali menyampaikan aspirasi agar Perppu Pilkada ditolak. Namun, aspirasi yang berujung pada rekomendasi Munas itu 'dikalahkan' oleh suara mayoritas partai-partai di KMP. Golkar pun berubah sikap.

Pentolan-pentolan Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto menemui Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu hanya bicara tentang Perppu Pilkada dan tidak menghasilkan kesepakatan lain.

Dalam hitungan pekan sikap DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali soal Perppu Pilkada berubah. Pada Selasa (2/12/2014) lalu, Munas Golkar memutuskan untuk menolak Perppu Pilkada.

Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, menilai saat ini kantor DPP Golkar di Slipi masih jadi milik bersama. Kepemilikan bersama itu sampai dengan Kemenkum HAM memutuskan Golkar mana yang sah dan diakui pemerintah.

Jusuf Kalla menolak secara halus tawaran menjadi Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusan Agung Laksono. Agung pun melobi senior Golkar lainnya untuk posisi itu.

Setelah mendaftarkan hasil Munas ke Kemenkum HAM, kedua kubu bakal berebut kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Munas Jakarta berencana menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan ketua umum partai berlambang beringin itu.

Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membacakan kepengurusan Golkar hasil Munas IX Golkar di Jakarta. Saat membacakan nama Zainudin Amali menjadi Sekretaris Jenderal Golkar, Agung berkelakar.‎

Aburizal Bakrie (Ical) pagi ini melaporkan susunan kepengurusan Golkar pimpinan dia ke Kemenkum HAM. Dia didampingi oleh Waketum Nurdin Halid dan Ketua Harian MS Hidayat.