Sedikitnya ada beberapa fakta yang mendukung kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah adalah rekayasa. Oleh sebab itu, KPK perlu meminta penjelasan mantan kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Dugaan rekayasa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah di kepolisian perlu diusut tuntas. Namun, sebelum itu dilakukan, pimpinan KPK harus solid dan saling mendukung satu sama lain.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yakin Kejagung akan mengambil keputusan tepat terkait kasus Bibit-Chandra. Keputusan yang pro pemberantasan korupsi.

Plt Jaksa Agung, Darmono diminta untuk segera mengeluarkan Deponering untuk perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Deponering tidak akan bermasalah meski Darmono hanya sebagai pelaksana tugas.

Sejak awal, kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah memang menuai kontroversi. Ada 4 hal yang menguatkan adanya rekayasa kasus Bibit-Chandra.

Tindakan deponeering merupakan upaya hukum paling mujarab menuntaskan kasus Bibit-Chandra. Langkah demikian juga sejalan dengan arahan Presiden SBY agar dicarikan penyelesaian cepat kasus Bibit-Chandra di luar pengadilan.

Para penerima suap dalam pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom sudah dijadikan tersangka. Muncul pertanyaan kapan giliran pemberi suap? Namun diyakini para penyuap hanya tinggal menunggu waktu untuk dibui.

Vonis Anggodo Widjojo patahkan konstruksi hukum yang sempat ditudingkan pada Bibit-Chandra soal pemerasan. Terbukti ada rekayasa?

Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dilaporkan ke Polisi. Laporan itu atas nama Anggodo Widjojo.

Memori Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan Kejaksaan Agung menyebut tidak cukup bukti untuk membawa kasus Bibit-Chandra. Hal ini menjadi titik terang adanya rekayasa dalam perkara ini.