DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pengesahan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY). Apakah RUUK DIY yang sempat tertunda lama sudah memenuhi harapan masyarakat Yogyakarta?

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kesiapannya melaksanakan aturan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang mengharuskan dia keluar dari parpol yang membesarkannya, Golkar.

Partai Golkar menilai larangan berpolitik kepada gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta yang diatur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta (RUUK DIY) tidak semata-mata untuk menyingkirkan Sultan Hamengkubuwono X dari perpolitikan nasional.

Ketua komisi II DPR RI, Agun Gunanjar menilai, kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam RUU DIY ini bisa menjadi pintu masuk pejabat publik tidak berpolitik.

DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati draf final Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Keputusan tingkat I ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY melarang Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi anggota partai politik. Namun, Sultan tetap memiliki hak politik untuk memilih termasuk dipilih sebagai capres atau cawapres.

Panitia Kerja RUU Keistimewaan DIY melaporkan draf final RUU ke pemerintah dalam rapat kerja di Komisi II DPR malam ini. Rapat kerja ini dilakukan untuk pengambilan keputusan tingkat I RUUK DIY antara DPR dengan pemerintah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai peluang Sri Sultan Hamengkubuwono X maju dalam Pilpres 2014 belum sepenuhnya tertutup. PKS masih memantau performa Sultan sampai 2014. 

Tuntas sudah pembahasan RUUK DIY di Panja Komisi II DPR. Malam nanti akan diambil keputusan tingkat 1 untuk kemudian dibawa ke paripurna DPR Kamis depan.

Wakil Ketua DPR merangkap Sekjen PKS, Anis Matta, menilai pasal baru di RUUK DIY yang mengatur agar Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta tidak boleh berpolitik masuk akal. Hal itu dimaksudkan untuk keistimewaan Yogyakarta seutuhnya.