Perlahan tapi pasti, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mulai berbenah. Ikahi mulai merangkul dan mengakomodir seluruh kelompok hakim. Ikahi mengakui tidak mudah merangkul 8 ribu hakim dalam satu wadah.

KY merekomendasikan untuk menonpalukan hakim agung yang mengabulkan PK buron korupsi BLBI Rp 2,2 triliun, Sudjiono Timan. Hal itu karena majelis hakim mengambil pendapat ahli Yahya Harahap tetapi tidak sepenuhnya.

Komisi Yudisial (KY) sudah memplenokan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) buron korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 2,2 triliun, Sudjiono Timan. KY pun merekomendasikan untuk menonpalukan hakim MA tersebut selama 6 bulan.

Pemerintah pasrah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK. UU ini dibentuk usai Akil Mochtar tertangkap yang dimulai dengan pembuatan Perpu oleh pemerintah.

MK membatalkan UU No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu Penyelamatan MK. Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli menyatakan akan mengkaji keputusan MK ini.

Prahara MK tak kunjung surut. Setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap Presiden SBY mengeluarkan Perpu Penyelamatan MK yang belakangan diketok menjadi UU. Anehnya, MK malah membatalkan UU Penyelamatan MK itu.

UU Penyelamatan MK telah dibatalkan MK sendiri lewat putusan delapan hakimnya. UU itu sesungguhnya memuat soal syarat calon hakim MK, mekanisme perekrutan, hingga pengawasan. 

MK menghapus UU Penyelamatan MK. Sebab MK tidak setuju pengajuan calon hakim konstitusi harus melalui panel ahli bentukan KY.

8 Hakim konstitusi membatalkan UU Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal UU ini yang dinilai bisa mencegah terulangnya kasus Ketua MK Akil Mochtar.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili diri sendiri dengan menghapus UU Penyelamatan MK. UU ini dibentuk usai Ketua MK Akil Mochtar tertangkap yang dimulai dengan pembuatan Perpu oleh pemerintah.