Muhammadiyah bukan semata penganjur toleransi, tapi juga menyentuh isu-isu publik yang menyangkut kehidupan banyak orang.

PTUN Jakarta menolak gugatan Imparsial atas pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto.

Sebanyak 11 daerah hanya memiliki calon pasangan tunggal dan 1 daerah belum ada kandidat untuk Pilkada serentak.

Pemerintah berencana membagi-bagikan sejuta nama domain berakhiran .id mulai 2016 dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar. Apakah program ini hanya untuk warga Indonesia atau ikut terbuka untuk asing?

Bagi Anda yang berminat untuk ikut mendapatkan domain berakhiran .id secara gratis, simak penjelasan dari Andi Budimansyah, Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

Niat pemerintah untuk meraih angka satu juta pengguna domain .id ternyata tak langsung direngkuh dalam satu tahun. Eksekusi program ini rencananya akan dicicil selama tiga tahun agar lebih optimal.

Yang namanya gratisan, siapa sih yang menolak. Tapi jangan sampai, niat baik untuk menggratiskan sejuta domain .id yang seluruh biayanya akan ditanggung pemerintah ini malah disalahgunakan untuk situs judi dan pornografi.

Menkominfo Rudiantara berencana mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program sejuta domain .id gratis mulai 2016 mendatang. Siapa saja yang layak menerima domain gratisan tersebut?

Tak mudah untuk mewujudkan rencana penggunaan satu juta domain .id di Indonesia. Namun tenang saja, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sudah punya kiat suksesnya.

Muhammadiyah mengajukan judicial review terhadap 3 UU di bidang ekonomi. Mengapa Muhammadiyah menganggap bahwa jihad konstitusi di bidang ekonomi itu penting?