Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Syarif Bastaman menilai kebijakan dana kesehatan di APBN belum terlalu berpihak pada rakyat. Harusnya, kebijakan anggaran untuk kesehatan juga difokuskan untuk pencegahan penyakit.

Penyebab RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan menjadi kontroversi, salah satunya karena masyarakat tidak memahami dengan pasti judul RUU itu. Sehingga, ada kesan DPR sedang berencana mengatur produk tembakau dari hulu sampai hilir.

Menurut Dirjen Bea Cukai, tarif cukai hasil tembakau meningkat antara 4-10 persen pada semsester pertama tahun 2011. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Mustofa Assegaf atau biasa disapa Habib meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 15-20 persen. Alasannya, selain supaya penerimaan dari cukai meningkat, faktor kesehatan masyarakat menjadi alasan yang jauh lebih penting."Social cost akibat rokok jauh lebih tinggi ketimbang perolehan cukai dari rokok yang selama ini diklaim menyumbang paling tinggi," kata Habib kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (14/7).Dengan menaikkan tarif cukai untuk olahan tembakau atau rokok, kata Habib, pemerintah dapat memproteksi generasi muda supaya tidak mudah mengonsumsi rokok. Karena, lanjutnya, jika harga rokok mahal generasi muda yang akan menjadi pemula perokok ini akan berpikir dua kali untuk mengonsumsi rokok."Saat ini karena harga rokok murah, anak-anak muda bebas dan mudah sekali mengonsumsi rokok," ujarnya.Padahal, sambungnya, jika dihitung lebih cermat lagi, selama ini hasil penjualan rokok lebih banyak dinikmati oleh asing. Karena pengusaha atau produsen rokok di negeri ini 80 persen dikuasai oleh asing."Mereka (asing) yang untung, masyarakat (konsumen) kita yang kena dampak risikonya. Klaimnya pendapatan cukai paling besar masih berasal dari rokok, di antaranya Bentoel dan Gudang Garam. Tetapi mereka sudah jual share-nya yang jumlah terbesarnya dimiliki oleh asing. Ini kan sama saja," katanya.Usulan Habib mendapat sambutan positif dari anggota Komisi XI lainnya. Di antaranya Indah Kurnia dari Fraksi PDIP. Senada dengan Habib, menurut Indah, pemerintah sudah saatnya memikirkan kesehatan bagi generasi di masa yang akan datang. Apalagi, dalam UU ; Kesehatan di pasal yang pernah hilang sendiri juga mengatakan, bahwa rokok mengandung zat berbahaya bagi kesehatan.Desakan menaikkan tarif cukai untu rokok ini muncul setelah Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono menyampaikan presentasinya terkait progres penerimaan cukai dalam pembahasan RAPBN-P 2011 di Komisi XI belum lama ini. Menurut Dirjen, tarif cukai hasil tembakau meningkat antara 4-10 persen pada semester pertama tahun 2011.

Peserta sidang paripurna pun mengheningkan cipta sesaat untuk mengenang wafatnya Bung Karno. Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno melakukan interupsi di awal sidang paripurna. Hendrawan mengingatkan bahwa pada tanggal ini, 41 tahun yang lalu, Presiden pertama RI Soekarno tutup usia. "Bung Karno adalah pahlawan dan presiden kita. Dia berjuang dan berkali-kali masuk penjara," kata Hendrawan mengingatkan peserta rapat paripurna DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/6). Hendrawan kembali mengingatkan bahwa pada 1 Juni lalu dalam acara peringatan 65 tahun pidato Bung Karno tentang Pancasila yang digelar MPR di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, dua mantan presiden sudah berpidato yakni Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie. Bahkan Habibie bicara soal dunia yang mengglobal namun tersimpan bahaya perdagangan yang akan membuat bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli. "Soekarno sudah menjelaskannya bahwa masyarakat Indonesia akan jadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa," katanya.Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso pun menanggapi interupsi Hendrawan. "Bung Karno adalah Putera Sang Fajar, putera terbaik bangsa Indonesia yang telah melahirkan putera-putera terbaik bangsa," ujarnya.Sesuai permintaan Hendrawan, pimpinan sidang pun bersedia untuk mengheningkan cipta sambil berdiri. Interupsi Hendrawan cukup memberi ingatan kepada anggota DPR bahwa pada hari ini, 21 Juni Bung Karno wafat di Jakarta setelah menderita komplikasi berbagai penyakit. Bung Karno kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo benar-benar tidak habis pikir dengan Dubes RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah. Bagaimana mungkin seorang Dubes tidak mengetahui soal hukuman mati satu warga negara yang harusnya dilindungi.

Fraksi PDI Perjuangan DPR menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengetahui hukuman mati yang dialami Ruyati di Arab Saudi. Pemerintah diminta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kelalaian tersebut.

Megawati Soekarnoputri kembali mendatangi gedung MPR/DPR RI. Kali ini Presiden kelima RI itu akan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam "Seminar Nasional: Menuju Kemandirian Energi Nasional".

Baleg DPR kini tengah menggodok draf perubahan UU Pemilu. Salah satu pasal krusial adalah parliamantary threshold (PT). PDI Perjuangan bersikukuh, PT yang baik untuk rakyat adalah 5 persen.

DPR RI menentang rencana pemerintah untuk menghapus subsidi listrik. Misalnya Fraksi PDIP menganggap penghapusan subsidi bertentangan dengan undang-undang.

Komisi XI DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Mata Uang (RUU Mata Uang) untuk dibawa kepada tingkat selanjutnya untuk disahkan di Rapat Paripurna.