FPKS dan FPBR DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi walk out saat Wakil Gubernur Sumut Rudolf Pardede mengajukan nota keuangan tahun 2006.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati secara unik di Medan. Mulai pagi hingga sore, Selasa (24/1/2006), sekitar 150 orang berkumpul di halaman gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan untuk mengikuti lomba teriak dan lomba orasi anti korupsi.

Kontras Sumut mencatat sepanjang tahun 2005 terjadi 174 kasus pelanggaran HAM di Sumut. Dari kasus itu, 38 di antaranya dilakukan polisi.

Satu per satu koruptor ditahan. Tak terkecuali koruptor yang berada di daerah. Seorang tersangka korupsi yang ditahan kali ini adalah Bupati Asahan Risuddin.

Untuk lebih mengoptimalkan penanganan objek wisata Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumut harus segera membentuk Badan Otorita Danau Toba (BODT).

Mabes Polri menyatakan secara umum kondisi keamanan di tanah air tetap kondusif meski terjadi ledakan bom di Palu, serta ancaman bom di berbagai daerah.

APBD sejumlah daerah kabupaten dan kota di Sumut pada tahun 2005 tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk aparatur negara lebih besar dibanding pos untuk pembangunan.

DPRD Sumut meminta Imigrasi melakukan pendataan lebih cermat pada setiap pengurusan paspor. Ini untuk menghindari terjadinya perdagangan anak.

Sekitar 1.000 orang kembali berdemo di Medan menuntut agar masalah ijazah Wakil Gubernur Sumatera Utara Rudolf Matzuoka Pardede segera dituntaskan.

Kalangan DPRD Sumut menilai dua dinas di Pemprov Sumut turut bertanggung jawab atas rusaknya jalan di Sumut yang mencapai 1.540 kilometer. Dinas apa saja?