detikNews Yacht Asing Diberi Kemudahan Singgah di Pelabuhan Indonesia Kapal wisata (yacht) asing akan dipermudah berlabuh di wilayah Indonesia. Apa tujuannya? Kamis, 08 Okt 2015 17:25 WIB
detikNews PKS Heran PDIP Ngotot Revisi UU KPK Presiden Joko Widodo sudah pernah menolak revisi UU ini, namun PDIP tetap menjadi yang terdepan sebagai inisiatornya sekarang. Kamis, 08 Okt 2015 13:35 WIB
detikNews Inilah PP Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS Presiden Jokowi telah meneken PP Nomor 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN. Apa isi PP itu? Kamis, 08 Okt 2015 10:18 WIB
detikNews 2 Menko Tak Persoalkan Revisi UU KPK, Kini Tinggal Menanti Sikap Jokowi Kini, publik menunggu sikap tegas Presiden Jokowi atas rencana yang digagas DPR terutama fraksi PDIP ini. Kamis, 08 Okt 2015 10:02 WIB
detikNews RUU KPK Masih Hidup Meski Sudah Dicabut Jokowi, Kok Bisa? RUU tersebut sebenarnya pernah dicabut Presiden Jokowi, namun ternyata masih hidup di DPR. Rabu, 07 Okt 2015 20:15 WIB
detikNews 75 Negara Ini Resmi Bebas Visa Wisata ke Indonesia Pemerintah terus memperbanyak jumlah wisatawan ke Indonesia. 75 Negara bebas visa wisata ke Indonesia. Rabu, 07 Okt 2015 16:04 WIB
detikNews Draf Revisi UU KPK Berasal dari Pemerintah? Pemerintah pernah mengajukan revisi UU KPK masuk di Prolegnas 2015, namun kemudian dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah drafnya digunakan DPR? Rabu, 07 Okt 2015 14:57 WIB
detikNews Tolak Revisi UU KPK, Indriyanto: Menkum HAM Harus Patuhi Perintah Jokowi KPK menganggap saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi DPR untuk merevisi UU KPK. Bagi dia, revisi itu jelas-jelas tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Rabu, 07 Okt 2015 11:59 WIB
detikNews DPR Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Pratikno: Jokowi Belum Berkomentar Revisi UU KPK yang diusulkan DPR dianggap melemahkan KPK. Apa komentar Jokowi? Sejauh ini belum ada. Rabu, 07 Okt 2015 11:42 WIB
detikNews Ganti Rugi Korban Peradilan Sesat Hanya Rp 1 Juta, Pemerintah Gerak Cepat Negara harus aktif memberikan perlindungan warga negaranya dari praktik-praktik kekuasaan negara yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan Selasa, 06 Okt 2015 15:41 WIB