Komjen Pol Susno Duadji mempertanyakan komitmen Komnas HAM dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan jenderal bintang tiga itu oleh Polri. Komnas HAM akan mempelajari kritik Susno tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) gagal bertemu Kapolri terkait rencana pemberian perlindungan terhadap Komjen Pol Susno Duadji. Hal ini dikarenakan Kapolri sedang berada di luar negeri.

LPSK akan segera menempatkan Susno Duadji dalam safe house. Salah satu alasan pemberian perlindungan selain karena Susno whistle blower, Susno diduga akan membuka kasus korupsi lagi.

LPSK akan menempatkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di sebuah rumah perlindungan di Jakarta. Kini koordinasi sedang dilakukan dengan pihak Polri.

Setelah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komjen Susno Duadji tidak lagi bebas mengeluarkan statemen. Namun bukan berarti, mantan Kabareskrim itu dilarang berkomentar.

Baru sehari ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi Pilkada Jabar, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan perlindungan hukum dan fisik terhadap Susno Duadji dalam kasus tersebut.

Komjen Pol Susno Duadji tidak bisa bicara blak-blakan lagi jika telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Susno harus izin ke LPSK jika ingin berkomunikasi dengan pihak lain.

Mabes Polri berpendapat pemberian perlindungan fisik dan hukum (safe house) ditujukan bagi yang memenuhi syarat saksi dan korban. Komjen Pol Susno Duadji yang kini berstatus tersangka harus berada di rumah tahanan negara.

Rencana LPSK melindungi Susno Duadji dinilai wajar oleh jajaran Kepolisian. Namun Polri mengingatkan LPSK bahwa status Susno bukan hanya saksi, tetapi juga tersangka kasus dugaan korupsi Pilkada Jawa Barat.

LPSK siang ini akan mendatangi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Pertemuan dengan Susno masih berkaitan dengan rencana pemberian perlindungan fisik dan hukum terkait kasus Gayus Tambunan dan PT SAL.