detikNews

RUU Pemerintahan Aceh Jadi Prioritas Prolegnas 2006

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Departemen Hukum dan HAM menyepakati RUU Pemerintahan Aceh menjadi RUU prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2006.

Selasa, 21 Feb 2006 17:38 WIB

detikNews

Wah, Baleg DPR Ajukan Anggaran Rp 30 Miliar

Dengan dalih memaksimalkan fungsi legislasi, Baleg DPR mengajukan peningkatan anggaran. Tak tanggung-tanggung anggarannya Rp 30 miliar.

Kamis, 08 Des 2005 20:33 WIB

detikNews

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Setujui Prolegnas 2006

Setelah tertunda selama sepekan akibat mangkirnya Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, paripurna DPR akhirnya menyetujui penetapan Prolegnas dan Prioritas RUU Tahun 2006.

Selasa, 29 Nov 2005 12:17 WIB

detikNews

Hamid Mengira Tidak Perlu Hadir dalam Paripurna DPR

Ketidakhadiran Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dalam paripurna DPR ternyata karena kesalahpahaman. Hamid mengira dirinya tidak perlu hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 15:01 WIB

detikNews

Hamid Mangkir, Paripurna DPR Batal Tetapkan Prolegnas

Rapat paripurna DPR batal menetapkan prolegnas. Pasalnya Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin sebagai wakil pemerintah tidak hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 14:55 WIB

detikNews

FKB Muktamar Surabaya Kecam Kocok Ulang Pimpinan Komisi

FKB hasil muktamar Surabaya mengecam kocok ulang pimpinan komisi di DPR. Keberadaan FKB di DPR masih dalam status quo sebelum adanya keputusan yang inkracht.

Selasa, 15 Nov 2005 06:05 WIB

detikNews

43 RUU Dibahas DPR Tahun 2006

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2006 akan memprioritaskan pembahasan 43 RUU, termasuk RUU yang belum diselesaikan pada tahun 2005.

Senin, 31 Okt 2005 18:06 WIB

detikNews

Presiden SBY Didesak Segera Ganti Hamid karena Lelet

Usulan agar Presiden SBY me-reshuffle kabinetnya terus didengungkan. Kali ini, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menjadi sasaran untuk diganti. Lelet sih..

Selasa, 25 Okt 2005 07:20 WIB

detikNews

DPD Ajukan 2 RUU ke DPR

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 7 hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jumat, 14 Okt 2005 16:04 WIB

detikNews

DPD Berkeinginan Bentuk Kaukus Berantas Korupsi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkeinginan membangun kaukus dalam memberantas korupsi. Kaukus ini diperlukan untuk melakukan pengawasan di parlemen.

Kamis, 29 Sep 2005 15:15 WIB