Banjir Jakarta yang menerjang perumahan serta pusat bisnis, termasuk ikon Ibu Kota di Bundaran HI, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya Rp 20 triliun melayang akibat musibah langganan ini.

Molornya pengesahan APBD DKI menghembuskan isu miring mengenai hubungan Gubernur DKI Joko Widodo dengan DPRD. Jokowi menyatakan hubungannya dengan dewan begitu akur.

Heboh bahwa Gubernur Jokowi sudah menyetujui pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta (6 Ruas Tol) membuat publik bereaksi keras di berbagai media. Mereka beranggapan Gubernur “mencla mencle”, tidak sesuai dengan janji saat kampanye tahun lalu.

Masalah keuangan yang melilit Persija Jakarta dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dicarikan solusinya. Namun, Jokowi tegas tidak akan menggunakan APBD.

Tahun ini, ada 25 kampung yang direvitalisasi Jokowi atas persetujuan DPRD DKI. Padahal, sebelumnya direncanakan 100 titik.

DPRD DKI yang belum menyepakati RAPBD 2013 dianggap akan merepotkan kinerja Jokowi. Untuk itu, partai pengusung Jokowi-Ahok diminta untuk bekerja ekstra mendorong agar rancangan anggaran ini lebih cepat disetujui.

Gubernur dan DPRD DKI ditegur oleh Mendagri karena terlambat mengesahkan RAPBD DKI 2013. Wakil ketua DPRD DKI, Hendra Sayogo menuturkan DPRD DKI targetkan pengesahan selesai pada 28 Januari 2013.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) karena APBD DKI tahun 2013 yang terlambat disahkan. Wakil ketua DPRD DKI. Bagaimana penjelasan pimpinan DPRD DKI?

Mendagri Gamawan Fauzi memberi teguran kepada Pemprov DKI Jakarta karena belum disahkannya APBD DKI. Belum disahkannya RAPBD DKI menjadi APBD karena lambatnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Mereka adalah anggota koalisi yang pada pemilihan kepala daerah Juli lalu mendukung Fauzi Bowo.