PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atas direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tjahjo optimis gugatan itu dikabulkan sehingga kursi pimpinan DPR dikembalikan pada pemenang Pemilu.

Partai NasDem berharap MK mengabulkan gugatan terhadap UU MD3. NasDem menilai revisi UU MD3 malah memperlemah DPR.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Wakil Ketua Pansus Tata Tertib UU MD3 Fahri Hamzah menyindir PDIP untuk posisi pimpinan DPR. Menurutnya, jika mengacu keinginan PDIP agar pimpinan DPR dari suara terbanyak maka kadernya, Karolin Margaret Natasa seharusnya yang layak dimajukan.

Nasib RUU Pilkada hingga kini masih terkatung-katung di DPR. Keinginan pemerintah agar gubernur dapat dipilih langsung, bupati/walikota dipilih oleh DPRD dan wakilnya dipilih oleh pemenang serta Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 2015 belum mendapatkan lampu hijau dari DPR.

Politikus Partai Keadian Sejahtera Fahri Hamzah memprediksi gugatan yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal ditolak. 

Selain menyiapkan instrumen untuk Pilkada 2015, KPU juga tengah kejar tayang menyusun anggota dewan untuk daerah pemekaran. Ada 15 daerah yang harus segera diisi kursi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Penyidik Polres Pasuruan Kota akhirnya menetapkan 13 eks ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seorang calon legislatif Partai Gerindra sebagai tersangka kasus suap Pileg 2014.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani optimis gugatan partainya terkait UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan kalau posisi Ketua DPR merupakan hak partai pemenang pemilu.

106 Anggota DPRD DKI periode 2014-2019 sudah resmi dilantik. Namun untuk struktur pimpinan tetap di DPRD belum ditentukan, baru sementara.