‎Presiden SBY, melalui situs Youtube, menyatakan akan segera menentukan sikap soal RUU Pilkada yang tengah memicu polemik.

DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna pagi ini. Paripurna akan mengesahkan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi.

Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD untuk penghematan biaya. Namun pendukung Jokowi-JK memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak.

Demokrat menyebut pilkada secara langsung belum bisa memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Pasalnya, 80 persen kepala daerah yang dipilih dari hasil pilpres langsung malah tersangkut kasus hukum.

Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain menyebut ada beberapa dampak buruk jika RUU Pilkada disahkan. Selain memunculkan oligarki politik, dia memprediksi dampak lain adalah rakyat bisa tidak mengenal kepala daerahnya.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 telah terbentuk. Komposisi pimpinan diisi oleh partai politik sesuai urutan pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu. PDIP mengisi kursi ketua DPRD DKI Jakarta.

Media Barat sudah memuji Indonesia sebagai negara paling top di Asia Tenggara dalam urusan kedewasaan berdemokrasi. Bila DPR mengesahkan Pilkada tak langsung, maka citra ini bisa rusak.

Gelombang penolakan terhadap rencana Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada Langsung terus bermunculan. KPK ikut menentang niatan tersebut, karena bisa memunculkan pola korupsi baru.

Wacana pemilihan kepala daerah yang hanya dipilih oleh DPRD semakin menguat dalam proses pembahasan RUU Pilkada. Perbedaan pandangan antar fraksi di DPR pun sangat jelas terlihat. NasDem sebagai partai yang tak punya kursi di DPR saat ini meminta agar pembahasan RUU Pilkada dihentikan untuk sementara waktu.

"‎Jangan berkonotasi negatif dulu. Tujuan Pilkada lewat DPRD adalah untuk lebih mengefisienkan dan memudahkan prosesnya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen, Senayan.