Mendagri Gamawan Fauzi memastikan mantan terpidana kasus suap Azirwan sudah mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas di Kepulauan Riau. Tidak hanya Azirwan, sejumlah napi lain yang mendapat perlakuan serupa akan ditelusuri.

ICW meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lupa membenahi birokrasi PNS DKI. Dibandingkan dengan sidak ke lapangan, Jokowi harus terlebih dulu membenahi birokrasi.

Penolakan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Hakim nonaktif Syarifuddin selama empat tahun terus berlanjut. Indonesia Corruption Watch menilai putusan itu terlalu ringan.

Hakim PN Jakpus nonaktif Syarifuddin, dituntut 20 tahun penjara tetapi hanya divonis 4 tahun karena terbukti menerima suap Rp 250 juta. ICW menilai vonis tersebut terlalu ringan.

Lima orang anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambangi kantor Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta agar APBD DKI 2013 digunakan secara efisien.

Azirwan, eks napi korupsi yang menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, akhirnya mengundurkan diri. Langkah itu diambil setelah ia diprotes aktivis LSM dan 'didesak' Mendagri Gamawan Fauzi.

Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama atau Ahok diharapkan bisa mengelola dana APBD DKI dengan benar dan bersih dari korupsi.

Mendagri Gamawan Fauzi sudah berbicara dengan Gubernur Kepri M Sani terkait posisi Azirwan yang kontroversial. Gamawan meminta agar penempatan Azirwan selaku Kepala Dinas dipertimbangkan lagi.

Rohaniawan Romo Benny Susetyo menilai dipromosikannya Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri sebagai tamparan bagi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Azirwan, bekas Sekda yang merupakan terpidana kasus suap yang telah dihukum 2,5 tahun.

ICW menilai reformasi birokrasi saat ini "gagal" dan mulai toleran terhadap korupsi. Salah satu buktinya, terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan lindung di Bintan, Azirwan, malah menanjak karirnya setelah bebas.