Selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR oleh KPK. Tak heran, pengajuan interpelasi tentang pengetatan remisi koruptor oleh Kemenkum HAM, banyak yang mengendus ada udang di balik batu, alias ada maunya. Nah, kasus-kasus korupsi apa saja yang menjerat anggota DPR?

Ketua Umum PDIP, Megawati, mengunjungi Gedung DPR RI. Megawati akan memberi pengarahan kepada para anggota Fraksi PDIP di DPR.

FPD dan FPAN tidak mendukung pengajuan hak interpelasi moratorium remisi bagi napi koruptor. Anggota kedua partai tersebut tidak termasuk dalam 86 anggota DPR RI yang menandatangani surat pengajuan hak interpelasi.

DPR kembali menggelar sidang paripurna. Namun sidang molor 1,5 jam gara-gara penyakit kronis wakil rakyat, jumlahnya belum mencapai kuorum.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum mengambil keputusan apapun soal anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, I Wayan Koster berkaitan dugaan kasus Wisma Atlet.

I Wayan Koster disebut telah menerima uang pelicin sebesar Rp 5 miliar dari PT Permai Group. Fraksi PDIP akan meminta klarifikasi kepada Wayan atas tersebut.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menilai renovasi Gedung DPR terlalu mengada-ada. Anggota Komisi I DPR itu mendorong agar kursi impor di dalam ruang Banggar diganti dengan kursi lokal.

Meski tak secara tegas menyatakan setuju Sekjen DPR Nining Indra Saleh diganti, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo mengusulkan sekjen DPR tidak diambil dari internal DPR. Sebab menurutnya malah membuat penyimpangan gampang terjadi.

Lagi-lagi RUU Jaminan Produk Halal kembali menemui titik buntu. Setelah sempat ditunda pengesahaannya pertengahan Oktober lalu, kini sidang RUU JPH kembali diwarnai berbagai interupsi.

ICW menyebut legislator yang mendorong hak interpelasi di DPR terhadap keputusan Menkumham untuk menghentikan sementara remisi dan bebas bersyarat adalah mereka yang pro terhadap koruptor.