"Itu yang sampai sekarang belum saya ketahui, alasan memberhentikan Sutarman. Alasan itu harus dibuka ke publik, agar transparan," kata Komjen (purn) Oegroseno, saat berbincang dengan detikcom, Senin (19/1/2015).

Ketuk palu keputusan Presiden Jokowi atas pro dan kontra pengangkatan Komjen Budi Gunawan telah kita ketahui bersama. Bagi saya pribadi, satu hal yang harus menjadi garis demarkasi: tidak boleh ada pejabat publik yang diangkat dalam status sebagai tersangka!

Presiden Joko Widodo memberikan tugas, wewenang, serta tanggungjawab dari Jenderal Polisi Sutarman kepada Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Lalu, apakah dengan demikian seluruh kebijakan sah dikeluarkan oleh Komjen Badrodin?

Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Komisi III DPR menganggap hal ini tidak sesuai UU.

Meski ditetapkamn sebagai tersangka oleh KPK, Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol).

"Yang saya terima itu bukan Plt, tetapi menugaskan Wakapolri untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kapolri. Jadi, bahasa pelaksana tugas itu tidak ada. Silakan ditafsirkan secara hukum apa itu. Apakah bahasa seperti itu bisa disebut Plt," kata Badrodin.

Presiden Jokowi sudah menonaktifkan Jenderal Sutarman dari posisi Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Hal ini dinilai rancu. Karena itu, perlu ada pemilihan ulang.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri setelah memberhentikan Jenderal Sutarman dengan hormat. Komisi III berpendapat Jokowi sudah tidak perlu persetujuan lagi dari DPR.

Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR setelah menunjuk Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti. 

Isu liar berhembus terkait institusi Polri dan KPK. Kabarnya akan terulang kembali tragedi Cicak Vs Buaya, yang merupakan perumpaan konflik KPK dan Polri.