Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan kalau gugatan itu memang layak ditolak karena tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Pemilu kemarin benar-benar politik uang yang benar-benar sangat dahsyat. Bagaimana mereka harus memilih Bupati?" kata guru besar hukum tata negara pada bidang otonomi daerah, Prof Dr M Fauzan

Pilkada langsung kalah suara. Melalui voting DPR lebih memilih pilihan tidak langsung. Ini ekspresi dendam wakil rakyat yang dikadali rakyat saat pileg. Ini cara merampas 'jatah preman' (japrem) yang dinikmati rakyat saat pilkada.

Partai Demokrat (PD) akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil voting DPR yang menetapkan RUU Pilkada dengan mekanisme melalui DPRD.

Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Koalisi Merah Putih akan menunggu proses uji materi Undang-Undang MD3 di MK. Setelah keluar putusan MK, koalisi baru akan membahas penentuan pimpinan DPR.

Polemik RUU Pilkada terus saja bergulir dan bahkan diwarnai perubahan sikap dari satu partai politik. Energi dan perhatian masyarakat tersita untuk mendorong Pilkada secara langsung terus berlanjut, tanpa perubahan menjadi Pilkada lewat DPRD.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kader partainya berhak menduduk posisi ketua DPR. Tapi Mega merahasiakan nama calon ketua DPR yang diusulkan partai pemenang Pileg 2014 tersebut.

PPP Kubu pimpinan Emron Pangkapi menerima undangan untuk menghadiri Rakernas PDIP di Semarang. PPP menyatakan kesediannya menghadiri pembukaan Rakernas pada 19 September.

Belum genap sebulan dilantik menjadi anggota legislatif, anggota DPRD Situbondo ramai-ramai menggadaikan SK Pengangkatan anggota dewan. Apalagi kalau bukan untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank.