Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membantah jika disebut tidak proaktif dalam melindungi Komjen Susno Duadji. LPSK juga menampik jika perlindungan terhadap Susno hanya dibebankan pada LPSK semata.

Komisi III menyesalkan gagalnya LPSK untuk 'mengambil' Susno Duadji dari tahanan Kepolisian. LPSK disarankan untuk ditutup saja jika terjadi sesuatu dengan Susno.

Istri Susno Duadji, Herawati mengaku kecewa dengan minimnya upaya LPSK melindungi Susno. Menurutnya, sebagai saksi kasus korupsi, Susno layak memperoleh perlindungan bukannya membiarkan dijebloskan ke penjara.

Satgas dan LPSK sepakat untuk memprioritaskan penyempurnaan Undang-Undang nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyempurnaan sekaligus mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Lemahnya UU yang mengatur perlindungan saksi dan korban membuat LPSK tidak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan perlindungan khususnya whistle blower. Satgas dan LPSK akan bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang mengatur perlindungan peniup peluit.

LPSK tidak bisa memindahkan Susno Duadji ke safe house. Polri bersikeras tetap menahan Susno di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Untuk itu, yang utama LPSK harus menjaga agar Susno tetap mau 'bernyanyi'.

Mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar sindikasi kasus pajak yang melibatkan pejabat Polri. Susno patut diberikan apresiasi.

UU No 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai tidak memberikan proteksi kepada peniup peluit kasus-kasus korupsi. Satgas Pemberatasan Mafia Hukum berharap tahun ini revisi UU itu segera terlaksana karena sanga mendesak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pengacara Susno tidak asal cuap di media. Jika kecewa dengan LPSK, harusnya langsung disampaikan kepada anggotanya.

Pengacara Susno, Henry Yosodiningrat, menyesalkan pernyataan LPSK yang seakan membiarkan Susno tetap ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Yang dibutuhkan Susno adalah perlindungan LPSK, bukan penahanan.