Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Para anggota Banggar DPR minta penjelasan terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah, pelabuhan, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 126 triliun dalam Rancangan APBN 2016.

Dalam Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Komisi V DPR, diusulkan anggaran Rp 126 triliun dalam APBN 2016.

Fraksi Partai Gerindra masih belum mengambil keputusan soal dana aspirasi DPR Rp 11,2 triliun yang diajukan masuk ke APBN 2016. Harus ada kejelasan apakah dana itu akan menguntungkan rakyat atau justru kembali ke anggota DPR.

Dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun yang diajukan oleh DPR ditujukan untuk membangun daerah pemilihan. Fraksi PPP meminta agar ada kepastian bahwa dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran lain yang sudah diperuntukkan bagi daerah.

Fraksi Partai Demokrat mengaku belum mendapat penjelasan matang soal dana aspirasi DPR yang mencapai Rp 11,2 triliun. Namun, F-PD menegaskan bahwa tugas anggota DPR hanyalah menyuarakan aspirasi.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan mendukung pengajuan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun dalam APBN 2016. Meski begitu, dia memastikan bahwa dana itu harus dikelola secara transparan dan ada pertanggungjawabannya.

Dana aspirasi Rp 11,2 triliun yang diajukan DPR untuk masuk ke APBN 2016 dikhawatirkan hanya jadi modus anggota untuk menarik hati pemilih lagi. Oleh sebab itu, dana aspirasi didesak untuk dibatalkan.

DPR meminta jatah dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota di RAPBN 2016. Dana itu untuk pembangunan proyek-proyek di daerah sesuai aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil).