Banyaknya tokoh yang menjaminkan diri sebagai penjamin Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah membuat Ketua DPR Marzuki Alie bersikap. Marzuki meminta semua pihak membiarkan proses hukum dan tidak melakukan intervensi.

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyepakati pembahasan Perpu Plt Pimpinan KPK akan dilakukan di tingkat Komisi, bukan Panitia Khusus (Pansus). Alasannya, sesuai ketentuan, DPR hanya diminita menyetujui atau menolak perpu.

Badan Musyawarah DPR akhirnya menyepakati perijinan pemanggilan menteri minggu depan. Bamus juga menjadwalkan rapat kerja Komisi bersama sejumlah menteri mulai Senin depan.

Tindakan Ketua DPR Marzuki Alie yang membatalkan sepihak agenda raker Komisi IX dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih berbuntut panjang. Akibat sikapnya tersebut, Marzuki bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie sore ini menggelar silaturahmi dengan wartawan di Gedung DPR. Marzuki curhat kesibukannya membuat dirinya tidak sempat nonton TV.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpandangan berbeda dengan Ketua DPR Marzuki Alie terkait ijin pemanggilan Menteri. Menurutnya, Ketua Komisi memiliki wewenang penuh memanggil mitra kerjanya, Menteri sekalipun.

Ketua DPR Marzuki Alie memperlihatkan sikap berbeda saat dimintai komentar soal penahanan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Marzuki selalu menjawab dengan senyum saat menjawab pertanyaan itu.

Tindakan Ketua DPR Marzuki Alie yang membatalkan secara sepihak agenda rapat komisi terus menuai protes.  Marzuki dinilai melakukan mutilasi politi karena tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan.

Kalau Ketua DPR Marzuki Alie membatalkan beberapa rapat kerja Komisi dengan menteri, lain halnya dengan DPD. Lembaga yang dipimpin Irman Gusman ini justru memuluskan langkah Komite berkoordinasi dengan mitra kerjanya.

Ketua DPR Marzuki Alie enggan mengomentari kepatutan naiknya gaji pejabat negara awal tahun depan. Marzuki merasa DPR tidak memiliki wewenang menyetujui atau menolak kenaikan gaji pejabat negara.