Mantan Menkum Yusril Ihza Mahendra mengultimatum Menkum HAM Patrialis Akbar untuk mencabut surat cegahnya ke luar negeri. Bila tidak Yusril akan menempuh langkah hukum.

Masyarakat yang mengadu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jumlahnya makin meningkat. Ini menunjukkan makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapat perlindungan.

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, menyambung surat saya terdahulu pada akhir Februari 2011 di kolom ini, saya perlu kembali bertanya tentang berbagai persoalan publik.

Masih ingat kasus rekening gendut petinggi Polri? Mabes Polri baru saja mencabut gugatannya di PTUN atas putusan Komisi Informasi Pusat yang memintanya membuka daftar nama pemilik rekening mencurigakan itu.

Kamboja belum memiliki sistem keamanan imigrasi yang cukup baik. Tak ada mekanisme border control management di negeri mungil tersebut. Mungkinkah ini alasan tersangka kasus suap, Nunun Nurbaeti itu pergi ke Kamboja?

Kapolri angkat bicara seputar permohonan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mencabut SP3 14 perusahaan kayu di Riau. Kapolri berpendapat, selama memenuhi unsur maka proses pencabutan bisa dilakukan.

Mabes Polri telah menerima permohonan KPK terkait red notice terhadap Nunun Nurbaeti. Red notice tersangka kasus suap DGS BI itu sedang diproses dan akan dikirim ke kepolisian internasional (Interpol).

KPK telah mengirimkan surat red notice (surat penangkapan internasional) Nunun Nurbaeti ke Mabes Polri. Polri mengaku siap membantu KPK untuk memburu tersangka kasus suap Deputi Gubernur Senior BI ini.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta KPK turun tangan menyelidiki kasus terbitnya SP3 kasus pembalakan liar 14 perusahaan di Riau pada 2008 lalu. SP3 oleh Polri itu dinilai janggal.

CEO Buzz & CO Sumardy yang tenar dengan pengiriman peti mati ke sejumlah media dan insan pemasaran ini bersyukur atas langkah sejumlah pihak yang mencabut laporan.