Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, menyarankan dua pihak yang berbeda pendapat terkait syarat pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden bertemu di Mahkamah Konstitusi.

Kapolri Jenderal Sutarman membeberkan peristiwa kejahatan yang terjadi pada menjelang hingga usai pileg di Rakornas Pemantapan Pilpres. Kapolri pun meminta seluruh pihak untuk bekerja sama mengamankan pilpres.

Prabowo Subianto merasa senang Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) nasional yang digelar hari ini berjalan dengan lancar serta penuh antusiasme dan optimisme.

Menggugat hasil Pemilu Legislatif 2014 adalah hak masing-masing parpol peserta Pemilu dan calon anggota DPD RI. Namun, mengingat kasus yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan praktik politik uang, maka kasus ini harus diperkuat dengan bukti yang kuat.

Batalnya DPR merevisi Undang-Undang Pilpres pada masa sidang lalu, membuat beberapa ketentuan di dalamnya yang tak sesuai harus diubah melalui Perpu.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali melakukan simulasi pengamanan Pemilu 2014. Hari ini, simulasi akan dilaksanakan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. 

PDIP diwakili Sekjennya Tjahjo Kumolo, berharap Pemilu 2014 tak ada campur tangan intelijen. PDIP juga berharap tidak ada politik uang dalam Pemilu 2014.

Surat dari MK kepada Effendi Gazali pada 30 Mei 2013 menyatakan permohonan Effendi masih dalam proses. Padahal putusan pemilu serentak itu sudah diplenokan pada 26 Maret 2013.

Dewan Etik MK menduga institusi MK masuk angin karena menunda hingga 10 bulan membacakan putusan pemilu serentak. Dewan Etik MK mempertanyakan hukum acara dalam memutusan UU Pilpres itu.

Walaupun pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 hanya tinggal menghitung hari. Beberapa partai-partai politik mulai merancang untuk melakukan koalisi, guna memenuhi target “presidential threshold” dalam pemilu legislatif April mendatang. Seperti isyarat komunikasi politik yang dilakukan Partai Gerindra dan Partai Demokrat.