Anggota DPR kerap melanggar kode etik, namun selalu bebas tanpa sanksi. Hal ini tak lain karena kepentingan politik parpol masing-masing yang tak mau anggotanya dijatuhi sanksi, sekalipun untuk menegakkan etika DPR.

Diskusi publik 'Proyek Pembangunan PLTSa' yang diselenggarakan oleh CCF dan Forum Hijau Bandung di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, ricuh. Peserta walk out, diskusi pun akhirnya bubar.

Rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk studi banding RUU Bantuan Hukum ke Belanda batal. Studi banding akhirnya digantikan dengan cara lain, yakni melalui korespondensi.

Sekalipun Pimpinan DPR memperingatkan agar semua Komisi DPR tidak ke luar negeri selama tanggap bencana, 2 komisi tetap berangkat studi banding. 2 komisi itu yakni Komisi V dan Komisi XI DPR diminta memperpendek jadwal ke luar negeri.

Badan Legislasi (Baleg) DPR rencananya akan berkunjung ke Belanda dalam waktu dekat. Namun demikian rencana Baleg ditunda karena alasan tanggap bencana.

YLBHI menilai rencana kunjungan kerja Baleg DPR terkait RUU Bantuan Hukum ke Belanda November mendatang, tidak perlu. Sebab, YLBHI sudah memberikan perbandingan konsep kelembagaan bantuan hukum di beberapa negara kepada DPR.

DPR membenarkan adanya rencana kunjungan kerja ke Belanda. Kunjungan itu terkait pembahasan RUU Bantuan Hukum yang tengah digodok Badan Legislasi (Baleg).

Meski banyak dikecam, agenda kunjungan DPR ke luar negeri malah makin ramai. Kali ini sejumlah anggota DPR berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Belanda terkait RUU Bantuan Hukum.

Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandung akhirnya memiliki memiliki ruangan sendiri. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan dua ruangan ini adalah Rp 200 Juta.

Politisi Senayan tampaknya sudah tebal kuping dengan berbagai kritikan tajam dari berbagai kalangan terkait studi banding ke luar negeri. Pilihan terakhir yang bisa digunakan untuk menegur para anggota dewan ini adalah partai mereka masing-masing.