Kubu Agung Laksono merombak struktur Fraksi Golkar di DPR dan MPR, namun tidak akan mengganti Ketua DPR saat ini, yaitu Setya Novanto. Alasannya, Novanto yang merupakan Waketum Golkar hasil Munas Bali itu dianggap berkinerja baik.

Fraksi Golkar di DPR menolak permintaan Kubu Agung Laksono yang menginginkan perubahan nama pimpinan fraksi. Wakil Ketua Umum hasil Munas Jakarta, Agus Gumiwang menanggapi penolakan ini.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Munas Jakarta hari ini melaporkan perubahan susunan pimpinan fraksi ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono mengantarkan surat perombakan struktur fraksi ke Ketua DPR Setya Novanto, yang juga merupakan Waketum Golkar kubu Ical. Surat ini kemudian akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono mendatangi Gedung DPR untuk mengantarkan surat perombakan fraksi DPR. Surat itu diserahkan langsung ke Ketua DPR Setya Novanto.

Golkar terancam tak akan menjadi peserta Pilkada serentak pada tahun 2015 bila penyelesaian konflik internal menempuh jalur hukum. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya siap bila konsekuensinya demikian.

"Dengan begitu maka kita bisa menjalankan kembali dan dalam keputusan Munas Riau tersebut saudara Agung Laksono adalah Waketum dan saudara Priyo Budi Santoso adalah ketua," kata Ical.

Munas Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono Cs di Ancol hingga kini belum diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Rabu besuk Agung Cs tetap akan melaporkan perubahan pimpinan fraksi ke DPR.

Padahal dalam kepemimpinan Ical, sederet kader Golkar yang menempati kepengurusan DPP dipecat lantaran berbeda pandangan.

Surat yang dikirimkan Ketum Golkar versi hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, ke DPR untuk merombak struktur fraksi dianggap tidak akan berefek apa-apa. Kubu Aburizal Bakrie yakin surat itu akan ditolak pimpinan DPR.