Dari 4,7 juta PNS yang ada di Indonesia, rupanya tidak semua memiliki kompetensi yang sesuai standar. Hanya lima persen dari para PNS itu yang berkemampuan baik.

Tak elok rasanya melihat Gedung DPR, simbol negara 'kotor' karena tempelan-tempelan acara politik. Keindahan dan kehormatan gedung wakil rakyat itu seolah hilang dengan 'hiasan' tempelan itu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Polri semakin gencar membidik para PNS yang memiliki rekening 'gendut'.

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak boleh melakukan usaha sampingan, apalagi yang menimbulkan konflik kepentingan. Namun PNS boleh bisnis kalau hanya toko kelontong atau katering.

Kemenpan & RB menetapkan Kejaksaan Agung bersama 13 Kementerian Lembaga (KL) lainnya mendapat kategori kinerja keuangan terendah atau C.

Aksi demonstrasi para guru honorer di depan Istana Merdeka memang sudah mendapat tanggapan dari pemerintah. Namun, belum ada kabar baik bagi mereka.

Tuntutan para guru honorer dalam rangkaian unjuk rasa mereka, menjadi agenda rapat khusus yang digelar sore ini. Namun pemerintah butuh waktu untuk merealisasikannya.

Mayoritas pemerintah provinsi di Indonesia akuntabilitas kinerjanya masih rendah. Dari 30 pemprov yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), hanya 2 yang mendapat rapor B sementara sisanya mendapat nilai C. Duh!

Demonstrasi para guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS tampaknya masih jauh panggang dari api. Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) masih akan mempelajari permintaan itu, belum ada tindakan dalam waktu dekat.

Pjs Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin resmi menempati posisi baru sebagai Kepala BPS menggantikan Rusman Heriawan yang menjadi wakil menteri pertanian.