Hakim Konstitusi memberikan nasihat hukum kepada tim pengacara Susno Duadji untuk memperbaiki gugatannya. Bahkan, Akil Muchtar mengaku baru pertama kali selama menjadi hakim konstitusi mendapati pengajuan permohonan yang tak memunculkan konflik antara UU dengan UUD 1945.

Meski permohonan penempatan Komisaris Jenderal Susno Duadji di rumah aman (safe house) tidak dapat dilaksanakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum terpikir untuk mempidanakan Polri.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji siap saja kalau diminta bersaksi di sidang Bibit-Chandra terkait dugaan rekayasa kasus. Namun dikhawatirkan hal itu tidak bisa dilakukan karena terhambat kondisi Susno sekarang ini.

Penahanan Komjen Pol Susno Duadji oleh Mabes Polri terus diperdebatkan. Menurut advokat senior, Adnan Buyung Nasution, seharusnya Polri legowo menyerahkan Susno kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Langkah Komjen Pol Susno Duadji untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai tepat. Hal itu untuk melihat sejauh mana posisi sang whistle blower dapat dilindungi LPSK.

LPSK masih memperlajari pengajuan perlindungan yang diajukan oleh terpidana kasus Sisminbakum, Yohanes Woworuntu. Selain itu, LPSK juga terus mencari data yang menguatkan Yohanes untuk dilindungi sebagai saksi.

LPSK belum mengabukan permohonan perlindungan dari terpidana kasus Sisminbakum, Yohanes Woworuntu. Perlu tambahan data yang menguatkan Yohanes perlu dilindungi sebagai saksi.

Proses perlindungan terhadap Susno Duaji oleh LPSK tidak optimal akibat perlawanan dari Mabes Polri. Agar segera didapatkan titik temu, Presiden SBY diminta turun tangan menengahi.

Hingga saat ini, Komjen Susno Duadji masih ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua. Penahanan ini dinilai sebagai jalan tengah, agar mantan Kabareskrim itu mudah diperiksa.

Pengajuan uji materiil oleh kuasa hukum Komjen Pol Susno Duadji atas pasal 10 ayat 2 UU LPSK, dinilai tepat. Alasannya, uji materiil ini bisa menegaskan langkah LPSK untuk melindungi Sunso sebagai whistle blower (peniup peluit).