Efektifitas kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dipertanyakan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). BK DPR harusnya belajar etika di Yunani, dan bukannya mampir ke Turki, sambil jualan furniture.

Anggota BK DPR yang pelesiran ke Turki di sela-sela kunjungan ke Yunani berharap tindakan mereka tidak dipermasalahkan terus. Di tengah serbuan kritik, mereka beranggapan kunjungan ke Turki tetap ada manfaatnya.

Kisruh internal mencuat begitu rupa di BK DPR sejak kepulangan sejumlah anggota BK dari kunker ke Yunani. Yang mendesak dilakukan adalah menyelesaikan konflik internal, sedangkan soal penonaktifan dibicarakan kemudian.

Partai Golkar tidak akan menonaktifkan anggotanya di BK DPR yang dilaporkan ke BK karena pelesiran di tengah kunjungan kerja. Golkar memandang pelesiran anggota BK DPR ke Turki di tengah kunker ke Yunani sudah sesuai prosedur.

Rencana pertemuan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi terkait penyelesaian konflik di Badan Kehormatan (BK) batal dilaksanakan hari ini. Pertemuan akan dijadwalkan kembali Kamis 25 November besok.

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR yang pelesiran ke Turki disela-sela kunjungan kerja ke Yunani harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Anggota DPR diminta mengembalikan uang negara yang dipakai selama berada di Turki.

Pimpinan DPR akan segera memanggil pimpinan fraksi DPR untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh Badan Kehormatan (BK). Konflik di internal BK memanas hingga mayoritas anggota BK menuntut pencopotan Ketua BK, Gayus Lumbuun.

Konon --menurut cerita seorang kolega penulis di sebuah kementerian, uang saku untuk kunker ke luar negeri untuk seorang PNS adalah adalah Rp 2,500,000 per hari. Ini tentu saja di luar biaya transpor, akomodasi, dan lain-lain biaya.

Penyataan delapan anggota Badan Kehormatan DPR terkait kunjungan mereka ke Yunani yang 'medley' ke Turki cenderung tidak konsisten. Hal tersebut dinilai menjadi bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang mereka lakukan.

Kisruh yang terjadi di Badan Kehormatan DPR mulai merusak kinerja Dewan. Aduan pelanggaran yang seharusnya ditangani bisa terbengkalai. Harus ada penyelesaian segera dari pimpinan Dewan.