MA melakukan sidak ke pengadilan yang ada di Jakarta. Hakim-hakim yang diketahui mangkir dalam tugas akan dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis dan pemotongan remunerasi.

Koruptor yang memakan uang negara dengan enaknya mendapat potongan hukuman (remisi) dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI. Karena itu revisi UU Pemasyarakatan menjadi suatu keharusan.

Koruptor yang mengkorupsi uang negara dengan enaknya mendapat potongan hukuman alias remisi. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa.

MA mengingatkan hakim ad hoc yang berlatar belakang advokat untuk mengubah jiwanya. Jika sebelumnya berprofesi sebagai pembela, maka setelah menjadi hakim harus mempunyai jiwa seorang pengadil.

Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya meminta Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kedudukan hakim. Dengan adanya putusan ini maka nasib hakim yang dianggap abu-abu oleh negara akan semakin jelas.

Puluhan hakim dari PN, PA dan PTUN yang berasal dari berbagai daerah dari penjuru Indonesia telah berada di Jakarta. Selain akan mengikuti pembacaan sidang putusan MK terkait status hakim, mereka akan protes terkait kriminalisasi hakim dalam beberapa RUU.

Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono, divonis 11 bulan penjara gara-gara kasus ijazah palsu yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah. Ia diberikan masa percobaan satu tahun oleh hakim.

Banyaknya koruptor yang tak mau lepas dari jabatannya sebagai kepala daerah membuat kalangan aktivis LSM bergerak. Mereka mengajukan judicial review ke MK.

Granat tidak patah arang. Setelah gugatannya terhadap grasi Corby tidak diterima oleh majelis hakim PTUN, Granat mengajukan perlawanan atas putusan itu.

Mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70, Musni Umar ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik karena telah menulis dugaan korupsi di SMA 70. Pihak SMA 70 membantah semua tudingan yang dilontarkan Musni itu. Musni pun bersikeras bahwa dirinya benar.