31 LSM yang tergabung dalam Koalisi Kemerdekaan dalam Berserikat dan Berekspresi menolak pengesahan RUU Ormas di DPR. Mereka mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Ormas.

Mantan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum Komisi IX DPR berinisial ETS dan N tahun 2010. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang menjabat ketua sejak 2009, mengaku tak tahu soal kasus itu.

BPK telah menyerahkan hasil audit investigatif tahap 1 proyek pembangunan komplek olahraga Kemenpora di Hambalang ke Pimpinan DPR pada Rabu kemarin. Namun Panja Hambalang baru akan membahas hasil tersebut setelah masa reses DPR.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Komisi X DPR untuk segera menindaklanjuti hasil audit BPK terkait Hambalang.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menegaskan akan memanggil kembali Menteri BUMN Dahlan Iskan setelah masa reses DPR usai.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustafa, menilai pernyataan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Seskab Dipo Alam soal adanya anggota dewan yang meminta upeti tidak bisa digeneralisir.

Badan Pemeriksa Keuangan tak kunjung menyerahkan laporan hasil audit investigatif Hambalang ke Panja Hambalang DPR. Hasil audit itu diminta paling lambat diserahkan besok.

Beberapa anggota Komisi III DPR yang tergabung dalam Panja Mafia Hukum dan Perpajakan menyambangi Kejagung. Kedua belah pihak membahas mengenai praktik korupsi di lingkungan Kemenkeu, terutama di sektor pajak.

Wakil Ketua DPR RI M Anis Matta meminta Panja Hambalang di Komisi X untuk terus mengkritisi atas berlarut-larutnya BPK menyerahkan hasil audit terkait proyek Hambalang. BPK tetap memiliki tugas dan tanggung jawab untuk segera menyerahkan laporannya atas hasil audit proyek Hambalang.

LHP sementara BPK terkait pembangunan komplek olahraga Hambalang tengah disorot. Bukan apa-apa, karena tercuat kabar ada sejumlah nama sengaja tak dimasukkan dalam hasil audit itu. BPK sudah membantah.