Presiden Joko Widodo menyerahkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan. Jokowi enggan berkomentar soal uji kepatutan yang segera dilakukan Komisi III DPR.

Fraksi NasDem berpendapat penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. NasDem menganggap Presiden memang tidak perlu melibatkan KPK dalam penunjukan itu.

Presiden Jokowi sudah memilih Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pilihannya. Selain dianggap yang terbaik, Jokowi juga menyampaikan kenal dengan sosok Budi.

PDIP menegaskan Komjen (Pol) Budi Gunawan tak terlibat sebagai Tim Sukses Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Meski begitu, PDIP Yakin Budi Gunawan mampu melaksanakan visi misi Jokowi di bidang hukum.

Komjen Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun berharap agar Budi Gunawan menolak segala bentuk intervensi saat menjalankan amanah nantinya sebagai pimpinan tertinggi Polri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri. Saat ditanya wartawan apakah pilihannya itu karena faktor kedekatan, Jokowi tak menepis.

"Tujuan kita saat ini ingin minta penjelasan dari KPK khususnya soal calon Kapolri," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari ICW, Emerson Yuntho, di Kantor KPK Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Presiden Joko Widodo telah mengirim surat permohonan yang berisi pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri ke DPR. Mensesneg Pratikno menjelaskan tahapan hingga surat tersebut diterbitkan.

Kompolnas memberikan penilaian atas penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Budi sebagai calon Kapolri dianggap sepenuhnya berada dalam kewenangan Jokowi sebagai Presiden.

Isu pergantian Kapolri dipercepat semakin kencang. Pihak Istana mengisyaratkan pemilihan Kapolri baru tak melibatkan KPK dan PPATK.