Tim Sembilan malam ini menggelar rapat untuk membahas situasi terkini pasca putusan praperadilan di PN Jaksel. Tim yang diketuai Buya Syafii Maarif ini menyarankan agar Komjen Budi Gunawan mengundurkan diri.

Sebagai salah satu parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PPP juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Politisi PDIP Junimart Girsang meminta maaf dan mencium tangan mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Junimart dahulu pernah menyerang Syafii dengan menyebut sebagai tokoh tak jelas.

Kantor Maarif Institute tiba-tiba menjadi ramai malam ini dengan kedatangan politisi PDIP dan anggota Tim 9. Sebelum melakukan rapat, ternyata Syafii Maarif menerima kedatangan Rachmawati Soekarnoputri.

Ketua KPK Abraham Samad bicara soal kasus yang disangkakan Mabes Polri pada pimpinan KPK dan 21 penyidik KPK, juga Novel Baswedan. Samad melihat mau tak mau, orang akan mengaitkan dengan Komjen BG.

Setelah Bambang Widodo Umar dan Hikmahanto Juwana, dua anggota Tim Independen/Tim 9 lainnya juga mulai berdatangan di Maarif Institute di Jalan Tebet Dalam Raya II no 6, Jakarta Selatan. Imam Prasodjo datang bersama mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

Kabreskrim telah menyurati pihak Ditjen Imigrasi meminta pencegahan keluar negeri terhadap Budi Gunawan dicabut. Saat dikonfirmasi pihak Ditjen Imigrasi mengaku belum menerima surat tersebut.

Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) tidak sah lagi. DPR melihat Presiden Jokowi tak punya alasan lain lagi untuk tak melantik ‎BG menjadi Kapolri, kecuali Jokowi punya alasan untuk membatalkan pelantikan BG.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sedang mengadakan pertemuan di Istana Negara. Kuat dugaan keduanya tengah memperbincangkan 'nasib' Komjen Pol Budi Gunawan.

Kabareskrim juga meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut status cegah ke luar negeri yang sebelumnya dimohonkan KPK. Bila tak dipatuhi, maka bank dan imigrasi terancam pidana.