Aksi PKL mendemo lalu audiensi dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berujung dengan tangisan. Salahseorang PKL di Merdeka, Hari Gunawan, tak kuasa menahan tangis. Ia kecewa dengan kebijakan Pemkot Bandung.

Relokasi PKL Jalan Merdeka belum tuntas. Secara kasat mata, mungkin sudah tidak lagi banyak PKL yang berjualan, namun di dalamnya masih menyisakan permasalahan yang tak kunjung tuntas. Apa saja?

Upaya penertiban pedagang kaki lima di Monas terus digalakkan Pemprov DKI Jakarta. Ahok mendukung penegakan sanksi denda Rp 20 juta bagi para pengunjung yang jajan di PKL Monas.

PKL yang makin menjamur di Monas ternyata membuat Ahok merasa kesal. Ia memastikan tidak akan menyediakan tempat tambahan untuk menampung para PKL, selain yang sudah ada.

Upaya penertiban PKL di Kawasan Gasibu tak kunjung tuntas. Kali ini Pemkot Bandung akan membuat zonasi PKL sesuai dengan komoditas masing-masing di kawasan Monumen Perjuangan. Seperti apa?

Maraknya PKL yang berjualan di kawasan Monas, Jakpus, membuat UPT mengeluarkan jurus baru. Demi menertibkan mereka, sekarang pengunjung dilarang membeli dagangan dari para PKL. Setiap pengunjung yang jajan di Monas diancam denda Rp 20 juta atau kurungan 60 hari.

Penerapan denda maksimal Rp 20 juta bagi warga yang jajan dari pedagang kaki lima (PKL) di Monas diprotes pedagang. Salah satu pedagang mengaku sanksi ini mengurangi omzetnya.

Pengunjung Monas diancam denda maksimal Rp 20 juta kalau berbelanja di dalam lingkungan monumen itu. UP Taman Monas mengatakan kebijakan ini diambil karena langkah penertiban pedagang sering berakhir dengan bentrokan.

Pada saat long weekend nanti, pasti banyak wisatawan yang liburan ke Monas. Tapi awas, sekarang ada larangan membeli barang pedagang kali lima (PKL). Ancaman dendanya Rp 20 juta. Semua itu demi ketertiban kawasan Monas.

Berbagai langkah dilakukan Pemrov DKI menertibkan pedagang di Monas. Namun penertiban ini kerap bentrok. Kini, Pemrov mencoba langkah baru dengan melarang pengunjung membeli barang dari PKL di dalam Monas.