Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD enggan berkomentar soal pembatasan kewenangan mahkamah dalam revisi UU Nomo 24 Tahun 2003. MK menyerahkan semuanya kepada DPR, sebagai penyusun RUU.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.

Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin menilai, PT atau ambang batas parlemen sebaiknya 5 persen saja. PT 3 persen tidak akan efektif karena memperbanyak lobi-lobi.

Draf revisi UU Pemilu gagal disepakati Rapat Pleno Baleg DPR pekan ini lantaran masih adanya perbedaan pendapat. Padahal jika menginginkan pemilu yang lebih baik di 2014, revisi UU ini harus diselesaikan segera.

Baleg DPR menggelar rapat pembahasan draf perubahaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Baleg mengundang sejumlah ormas untuk mendapat masukan tentang rencana revisi UU tersebut.

Ambang batas suara untuk masuk parlemen atau parliamentary treshold menjadi pemicu deadlock dalam rapat Badan Legislatif DPR untuk perubahan UU Pemilu. Seperti halnya PDIP, Partai Golkar juga tetap mematok tinggi PT di angka 5-7 persen.

Baleg DPR kini tengah menggodok draf perubahan UU Pemilu. Salah satu pasal krusial adalah parliamantary threshold (PT). PDI Perjuangan bersikukuh, PT yang baik untuk rakyat adalah 5 persen.

Rapat Baleg DPR menyangkut RUU pemilu mengalami deadlock. Fraksi Partai Golkar menggugat kembali kesepakatan Baleg DPR terkait angka parliamentary threshold yang sudah hampir disetujui pada angka 3 persen.

Keberangkatan sejumlah anggota DPR ke Jerman dibenarkan oleh Komisi III DPR. Mereka yang berangkat adalah anggota Komisi III yang tergabung dalam Badan Legislatif (Baleg). Tujuan ke Jerman untuk merevisi 2 pasal UU Mahkamah Konstitusi.

PPI Jerman meminta agar agenda kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri dan hasil-hasilnya dipublikasikan secara luas di media nasional dan tidak ditutup-tutupi.