Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan revisi UU Polri melibatkan aspirasi masyarakat melalui sejumlah rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja.
Fraksi Golkar MPR mendorong RUU Obligasi Daerah untuk sumber pembiayaan pembangunan. Penyusunan naskah akademik hampir selesai, libatkan pemangku kepentingan.
Dia menjelaskan substansi dari perubahan regulasi tersebut adalah untuk memastikan Polri dicintai oleh masyarakat melalui fungsi-fungsi pelayanan yang prima.
DPR RI terus bahas RUU PPRT, dengan target pengesahan tahun 2026. Komnas Perempuan mendesak agar disahkan dalam satu masa sidang untuk perlindungan PRT.
Saan mengatakan materi pencegahan LGBT usulan dari Kementerian Agama bisa dibahas dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang saat ini tengah berproses di DPR.