Kemendagri akan buat peraturan baru mengenai Pertahanan Sipil (Hansip) yang saat ini dikenal dengan Linmas (Perlindungan Masyarakat). Peraturan ini mulai dari pola rekruitmen hingga standar pembayarannya.

Dicabutnya Kepres No. 55 tahun 1972 yang mengatur mengenai pertahanan sipil (Hansip) menuai banyak kontroversi. Kemendagri pun buka suara dan menyatakan tidak ada pembubaran Hansip melainkan hanya perubahan pada fungsinya.

Namun berbeda dengan Hansip di Purwakarta. Meski dihapus mereka tak perlu khawatir, mereka tetap bisa bekerja karena Pemda Purwakarta mengganti nama Hansip menjadi Badega Lembur atau jaga kampung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ikut komentar soal penghapusan hansip. Menurutnya kalaupun hansip dihapus, namun tetap diperlukan SDM yang memperkuat pembangunan lokal juga menjaga ketertiban, keindahan, dan kebersihan hingga level RT dan RW.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menghapus hansip. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) belum ambil sikap. Ia menunggu keputusan pusat soal ada tidaknya pengganti hansip.

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok tak mempersoalkan penghapusan Hansip. Menurut dia, dalam struktur memang tak ada yang namanya Hansip. Lagipula apabila ada tenaga Hansip, karena sudah dihapus tinggal dijadikan satpam.

Hansip kini sudah dihapuskan. Namun sebenarnya, dalam urusan pertahanan negara, hansip masih diperlukan, terutama sebagai faktor pendukung.

Keppres tentang Hansip dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono per 1 September. Peran hansip disebut sudah tergantikan oleh kehadiran Satpol PP. Benarkah?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mencabut Organisasi Hansip dan Wankamra dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata. Pemkot Surakarta memastikan tidak akan melakukan penghapusan peran Linmas yang selama ini menjalankan fungsi dan peran Hansip.

Presiden SBY mencabut Keputusan Presiden Nomor 55/1972 tentang Hansip dan Wankamra. Namun tak ada penjelasan rinci bagaimana nasib para hansip selanjutnya. Siapa yang mengurus?