Mahalnya biaya pemilukada dan maraknya aksi kekerasan menjadi alasan untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi. Namun, mahalnya biaya pemilukada bisa disiasati.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah. Penolakan ini akan diperjuangankan lewat pembahasan RUU Pemilukada yang akan dilakukan DPR.

Setelah hak angket Century dan hak angket pajak, ada beberapa agenda lain di DPR yang kemungkinan bakal menguji kesetiaan Golkar dan PKS dalam koalisi. Salah satunya adalah sikap tentang RUUK DIY.

Partai Demokrat (PD) mendorong penyederhanaan parpol dengan menaikkan Parliamentary Threshold (PT) untuk pemilu 2014. PD meyakini PT 4 persen yang diusulkannya akan disepakati oleh semua partai di DPR.

Agenda politik formal 2011 ini akan diwarnai perdebatan materi UU Pemilu Legislatif. Akan ada beberapa perubahan, tetapi bukan pertanda ada kemajuan kualitas demokrasi.

Kamis (16/12) kemarin, RUU Keistimewaan (RUUK) DIY telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Sekarang saatnya parlemen untuk membahas dengan utuh, lengkap dan aspiratif sebelum mengesahkannya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie membocorkan sejumlah poin utama draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gubernur Yogyakarta tetap dipilih, sementara itu, Sultan diproyeksikan menjadi Gubernur Utama.

Isu terkait RUUK DIY sudah terlalu meluas. Banyak komentar yang terlontar dari pihak-pihak tak berkepentingan. Bahkan mulai bergeser ke kalkulasi pemilu 2014.

Pemerintah bersama DPR menyepakati RUU Parpol diteruskan ke paripurna DPR. Poin terakhir yang disepakati adalah syarat pembentukan parpol maksimal harus 2,5 tahun sebelum pemilu.

Pemerintah mengajukan pilihan agar semua gubernur dipilih oleh DPRD dalam revisi RUU Pemilukada. Jika hal ini disetujui DPR, Partai Demokrat akan menjadi partai terbanyak yang memiliki kader gubernur dan terus menguat menuju pemilu 2014.