Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan KPU tidak berwenang mengeluarkan aturan soal larangan eks narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut masyarakat punya hak menentukan pilihan dalam Pileg.

KPU mengusulkan larangan bagi eks koruptor menjadi caleg. Komisi II DPR menyebut KPU tidak bisa memberlakukan peraturan tersebut.

KPU tengah membahas PKPU terkait pencalegan di Pemilu 2019. KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi eks napi kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Mantan Wapres Jusuf Kalla punya pandangan tersendiri tentang caleg dari kalangan eks napi. Menurut JK, tak ada gunanya mantan napi apalagi pernah tersangkut kasus korupsi nyaleg.

Partai politik harus selektif menerima calon legislatif untuk Pemilu 2014 nanti. Meski MK sudah memutus mantan narapidana bisa mencalonkan diri, sebaiknya parpol menolak caleg eks koruptor.

Pantia Kerja RUU Pemilu telah menyetujui klausul mantan narapidana bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Namun, muncul usulan agar klausul itu dikecualikan bagi mantan narapidana korupsi.