Rumah Transisi mengundang pegiat dan lembaga antikorupsi. Pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai upaya reformasi di beberapa lembaga pemerintahan, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sejumlah pelajar dan masyarakat Indonesia berkumpul di kampus Universitas Harvard di Cambridge, AS, untuk menyatakan dukungan mereka kepada Jokowi-JK.

Staf Khusus Presiden Denny Indrayana menyambut positif petisi rakyat mengenai tuntutan reformasi di Polri dan penuntasan mafia hukum termasuk rekening gendut. Presiden SBY pun mendukung petisi tersebut.

Jumlah orang yang sudah meneken deklarasi agar mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum sudah mencapai 600 orang lebih.

Kejaksaan dan Kepolisian mestinya segera menghentikan kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jika Kapolri dan Jaksa Agung ingin mendukung pemerintahan SBY, maka mereka harus mengikuti rekomendasi Tim 8.

PM Noboru Takeshita mengundurkan diri karena korupsi yang dilakukan anggota partainya. PM Tanzania Edward Lowassa mundur karena korupsi di kantornya mulai diselidiki. Walikota Hokoben juga mundur meski mengaku tak bersalah. Di Indonesia?

Jika Presiden SBY cepat tanggap dan konsisten berada di barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi, seharusnya bisa memerintahkan Kapolri menonaktifkan Susno Duadji dan Jaksa Agung menonaktifkan Ritonga.

Perbincangan mengenai diterbitkannya Perpu terkait dengan kekosongan Pimpinan KPK berlangsung sejak sebelum Idul Fitri. Ketika tulisan ini dibuat barangkali Perpu tersebut sudah di meja presiden atau bahkan sudah ditandatangani.

"Kalau SBY memanggil BPKP, yang harus SBY sampaikan adalah sekarang saatnya membantu KPK bukan menambah polemik," kata Bivitri Susanti, peneliti senior PSHK.  

Jika tidak sesuai aturan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menolak audit yang akan dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun hal itu justru dipertanyakan oleh BPKP.