Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengeluarkan gagasan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) diganti dengan status Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Wacana status SKM pun banyak diprotes. Apa tanggapan Mendikbud?

Dunia Pendidikan kita kembali mengundang perhatian publik dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sekolah dengan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).

Cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka setuju dan mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab selama ini RSBI terkesan diskriminatif.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasyi menepis kekhawatiran hilangnya muatan lokal (mulok) Bahasa Sunda dalam kurikulum baru 2013 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan, pada kurikulum 2013 mendatang siswa SD kelas 1, 2 dan 3 tidak akan dibekali lagi dengan pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran IPA dan IPS baru akan didapat siswa dikelas 4,5 dan 6.

Polsek Koja Jakarta Utara menurunkan 20 personelnya untuk menjadi guru di rumah belajar milik Yayasan Jala Samudra Mandiri di Koja, Jakarta Utara. Para polisi akan bertugas mengajar 40 anak jalanan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menilai kurikulum pendidikan saat ini terlalu berat bagi siswa. Ia pun meminta agar para kepala sekolah untuk bisa membangun suasana yang menyenangkan di sekolah untuk mencairkan kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah sering berganti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sebentar lagi, kurikulum baru akan diterapkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa perubahan tersebut adalah suatu keniscayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mencanangkan 'Wajib Belajar 12 Tahun' serta kurikulum baru pada tahun 2013. Pada tahun 2020, Kemendikbud menargetkan semua warga Indonesia berpendidikan minimal SMA.

Perubahan kurikulum yang sedang dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan efek perbaikan terhadap dunia pendidikan nasional. Sebab, pemerintah masih memberlakukan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu utama kelulusan. Sekolah dan anak didik akan selalu berorientasi pada nilai ujian.