Kasudin Kominfo Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kalangan DPRD DKI Jakarta mendorong agar kasus ini dapat diusut tuntas.

Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) terkenal dengan bicaranya yang tegas, blak-blakan dan tanpa basa-basi. Menanggapi korupsi APBD DKI yang menimpa lurah hingga merencanakan untuk membeli tanah buat taman, Ahok juga blak-blakan. Kali ini, Ahok mengaku sudah jinak dibanding dulu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama berencana menerapkan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD 2014. Penerapan sistem itu untuk mencegah munculnya lagi pos anggaran yang telah dicoret dan siap mempertahankannya dalam pembahasan di DPRD.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat penghargaan tingkat nasional Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). Penghargaan ini membuktikan Ahok mampu menjadi tokoh nasional yang anti korupsi. Bagaimana komentar Jokowi soal ini?

Adanya permainan anggaran di tubuh Pemprov DKI Jakarta diduga sudah cukup lama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mencium adanya praktek tersebut karena munculnya kembali sejumlah anggaran yang telah dicoret sebelumnya.

"Saya kecolongan terus terang anggaran 2013. Sudah saya coret ternyata ada lagi. Begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret," kata Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpulkan 44 camat dan 267 lurah se-DKI di kantornya, Balaikota Jakarta. Ahok memberikan 'kuliah' kepada ratusan pejabat lokal itu soal korupsi.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013. Salah satu alasannya karena rapat anggaran yang dipimpin Ahok disiarkan melalui Youtube.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan fisik stasiun MRT di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Setelah 24 tahun direncanakan, proyek moda transportasi massal ini akhirnya dilaksanakan.

Keberadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) tak selalu mulus diterima masyarakat. Beberapa persoalan seperti utang Pemprov DKI Jakarta ke sejumlah rumah sakit peserta KJS sempat disebut-sebut membengkak dan tertunggak.