KPK telah menetapkan status tersangka untuk Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo serta dua orang swasta dalam kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. KPK akan memblokir rekening para tersangka ini.

Polri menonaktifkan beberapa pejabat Polri yang menjadi tersangka kasus pengadaan simulator SIM yang sedang disidik Polri. Namun, Polri belum menonaktifkan Irjen Pol Djoko Susilo.

Hotma Sitompoel mengaku ditunjuk Irjen Pol Djoko Susilo menjadi kuasa hukum. Hotma yakin apa yang dilakukannya didukung institusi Polri.

Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus pengadaan simulator SIM tahun 2011. Wakil Ketua MPR, Hadjriyanto Y Tohari, meminta Polri ikhlas dan mendukung KPK menjalankan fungsinya dalam mengusut kasus di Korlantas Polri itu.

Polri diharapkan tidak melawan usaha KPK dalam kaitannya membongkar kasus korupsi dalam pengadaan simulator SIM yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polri. Hal ini penting untuk membuktikan peran Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kapolri didesak segera menonaktifkan Irjen Pol Djoko Susilo yang menjadi tersangka kasus simulator SIM. Hal ini dinilai penting karena jabatan yang diemban oleh Djoko Susilo cukup penting sebagai Gubernur Akpol.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai KPK memerlukan dukungan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengusutan kasus simulator SIM.

Selain Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga mencegah ketua pengadaan Simulator SIM pada tahun 2004 AKBP Teddy Rusmawan. Selain itu ada juga tiga pihak dari swasta yang dicegah keluar negeri.

Selain mengendus keterlibatan Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, KPK juga menemukan adanya peranan Direktur PT CMMA Budi Susanto. Perusahaan itu merupakan pemenang tender.

KPK tidak hanya mengendus peran Irjen Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM pada 2011. Wakil Djoko di Korlantas Brigjen Didik Purnomo juga dinyatakan terlibat.