Ketua komisi kejaksaan Halius Hosen tercatat sebagai caleg DPR RI dari PDIP dapil Sumatera Barat I. Komisioner KPU Arief Budiman, menyatakan tak ada larangan bagi ketua komisi kejaksaan menjadi caleg.

Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen menepis kabar kalau dirinya mundur dari lembaga yang dipimpinnya. Halius menegaskan, dalam aturan Komisi Kejaksaan tak ada aturan kalau menjadi Caleg harus mundur.  

Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen ternyata ikut nyaleg untuk DPR lewat PDIP. Halius bertarung di Dapil I Sumbar. Soal maju Caleg tanpa mundur dari lembaga Komisi Kejaksaan sempat dipertanyakan. Apa kata PDIP?

Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen tercatat dalam daftar calon tetap (DCT) sebagai Caleg DPR dari PDIP untuk Dapil Sumbar I. Halius tak mundur dari jabatannya kala maju menjadi caleg.

Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen ternyata seorang Caleg DPR. Dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, Halius masuk dalam Dapil I Sumbar. Dia diusung PDIP dan berada di nomor urut dua. 

Bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya identik dengan warga yang mengungsi dan butuh bantuan. Warga Kampung Pesing Kedoya Utara mengungsi di perlintasan KA dekat Pasar Pesing akibat banjir.

Memasuki masa sidang terakhir jelang Pileg 2014, Badan Kehormatan (BK) DPR akan kebut menyelesaikan berbagai kasus yang masih ada di meja BK. Kasus itu diharapkan selesai sebelum Pileg yang tersisa tinggal 3 bulan lagi.

Kehadiran lembaga survei di Tanah Air bak cendawan tumbuh dengan berbagai macam nama. Apakah mereka memiliki popularitas tersendiri? Tentu jawabannya terletak pada keakuratan survei yang dilakukan. Namun, kini lembaga survei memiliki persoalan-persoalan yang menjadi sorotan publik.

Desakan dari caleg dan hasil survei yang menempatkan Jokowi jadi capres paling potensial mulai membuka mata Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kabarnya Mega mulai legowo dan berencana mendeklrasikan pencapresan Jokowi sebelum Pileg.

DPR hari ini memulai lagi geliatnya dengan memasuki masa sidang jelang Pemilu 9 April 2014. Badan Kehormatan (BK) menyebut DPR menghadapi masa sulit soal absensi anggota, padahal hak yang diterima tetap sama.