Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen mengawasi proses pengadaan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno berharap, revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga memberi perhatian serius untuk penambahan kapasitas kewenangan yang dimiliki BAKN. Sebab, selama ini kewenangan BAKN masih terbatas.

Robohnya kanopi di venue tenis arena Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau, mengejutkan Komisi X DPR. Komisi X DPR meminta BPK dan BPKP turun tangan telusuri proyek PON.

Anggota BAKN DPR Eva Sundari menyebut ada penyimpangan tata kelola keuangan di 16 PTN dan 3 direktorat di Kemendikbud senilai ratusan miliar rupiah. Namun Mendikbud, M Nuh mengaku data tersebut sudah ditindaklanjuti sebanyak 50 persen.

BPK menyarankan agar pemerintah belajar konsep dan regulasi pertanian dari kedua negara tetangga Malaysia dan Vietnam.

Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah tuntas menelaah laporan BPK tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN).

BPK telah mendata dan melakukan survei hutan mangrove (bakau) di Indonesia. Hasilnya sebanyak 85% hutan mangrove alias bakau di Indonesia rusak.

Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) akan mengaudit kinerja penerimaan sektor perikanan, apalagi kasus pencurian ikan masih terus terjadi di wilayah laut Indonesia.

Angka ekspor produk perikanan Indonesia masih kalah jauh dengan Vietnam, negara tetangga yang tak memiliki laut luas itu sulit dikejar.

Presiden SBY akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI 17 Agustus 2012. Namun mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, tidak hadir.