Rekaman upaya kriminalisasi terhadap KPK yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) makin menunjukkan potret penegakan hukum di Indonesia masih buram. Penegakan hukum di negeri yang berlandaskan hukum ini pun terancam.

Tim Pencari Fakta (TPF) yang telah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mengkritiknya, termasuk mempertanyakan nama-nama yang masuk dalam tim.

Dukungan terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, terus mengalir di daerah. Di Yogya, warga bersama berbagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menggelar aksi tandatangan dan mengenakan pita hitam.

Tidak kurang dari 18 orang berbagai profesi di Solo bergabung mendesak polisi segera membebaskan Bibit dan Chandra. Mereka menilai alasan polisi menahan keduanya tidak kuat secara hukum.

Dukungan publik pada Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah makin tak terbendung. Presiden SBY mengatakan tidak akan meremehkan dukungan yang diberikan masyaraka dari berbagai golongan tersebut.

Empat tokoh malam tadi bertemu dengan presiden SBY untuk membahas dinamika kasus penahanan Bibit dan Chandra Hamzah. Namun dalam pertemuan tersebut tidak disinggung mengenai pertemuan Kabareskrim Polri Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo

Menneg BUMN Sofyan Djalil sudah mulai membereskan barangnya sejak Sabtu lalu. Setelah tak lagi menjabat sebagai menteri, Sofyan mengaku dirinya siap banting setir menjadi dosen dan konsultan.

Meski 3 plt pimpinan KPK telah dilantik, namun penolakan atas dikeluarnya Perpu soal KPK tersebut masih terus berlanjut. Pihak Istana menilai lain. Justru dilantiknya 3 plt pimpinan KPK adalah bukti bahwa Presiden SBY serius menyelamatkan komisi antikorupsi tersebut.

Tiga Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK harus bekerja lebih cepat dalam pemberantasan korupsi. Termasuk mengusut tuntas kasus Bank Century dan Agus Condro.

Presiden harus berani memilih figur menteri yang tepat. Jika hal tersebut diabaikan dan sang Presiden lebih mengakomodir kepentingan politik bisa diprediksi upaya membasmi korupsi lima tahun mendatang akan jauh panggang dari api.